Get Adobe Flash player
  • 1451090365_stop_calo.jpg
  • 1451090780_jam_kerja.jpg
  • 1451091076_prosedur_perkara.jpg
  • 1451091085_prosedur_informasi.jpg

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)


1.
Berhak memperoleh Bantuan Hukum

2.
Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum

3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan

4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya† dalam hal terdakwa ditahan.

12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)
 
WAKIL KETUA

FOTO HAKIM DAN PEGAWAI
  • 3.jpg
  • 9.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 17a.jpg
  • 19a.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 26.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • 31.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
Kinerja PA Pinrang
Efektifkah Kinerna Pengadilan Agama Pinrang ?
 
Online
We have 47 guests online
Statistik Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini171
mod_vvisit_counterKemarin154
mod_vvisit_counterMinggu ini1038
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin2375
mod_vvisit_counterBulan Ini5444
mod_vvisit_counterBulan Kemarin4513
mod_vvisit_counterSeluruh Hari962996

We have: 43 guests, 4 bots online
Your IP: 3.227.233.6
 , 
Today: Aug 21, 2019
Top 3:
Unknown flag 49%Unknown (13745)
Indonesia flag 16%Indonesia (4527)
Ukraine flag 8%Ukraine (2207)
28294 visits from 115 countries
Link