Get Adobe Flash player
  • 1451090365_stop_calo.jpg
  • 1451090780_jam_kerja.jpg
  • 1451091076_prosedur_perkara.jpg
  • 1451091085_prosedur_informasi.jpg

Prosedur Berperkara

TATA CARA PENGAJUAN PERKARA
  1. Untuk perkara perceraian, Pemohon (Suami) atau Penggugat (isteri) mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;
  2. Untuk perkara lainnya, Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
  3. Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan;
  4. Pemohon atau Penggugat pada saat pendftaran membawa fotokopi Buku Nikah, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain.
  5. Pemohon atau Penggugat membayar panjar biaya perkara.
  6. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Ketarangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

PROSES PERSIDANGAN

  1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
  2. Tahapan Persidangan:
    1. Upaya perdamaian
    2. Pembacaan permohonan atau gugatan
    3. Jawaban Termohon atau Tergugat
    4. Replik Pemohon atau Penggugat
    5. Duplik Termohon atau Tergugat
    6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
    7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
    8. Musyawarah Majelis
    9. Pembacaan Putusan/Penetapan
  3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
  4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
    1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
    2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
    3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
  5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
  8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

UPAYA HUKUM

  1. Terhadap putusan Pengadilan Agama para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
  2. Permohonan Verset dan banding diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
  3. Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding;
  4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding;
  5. Pihak Pembanding membuat memori banding dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding;
  6. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (inzaage) di Pengadilan Agama;
  7. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding;
  8. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
  9. Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.
  10. Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5 s/d 8 pada Proses Persidangan.

Last Updated (Wednesday, 16 May 2012 02:09)

 
WAKIL KETUA

FOTO HAKIM DAN PEGAWAI
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 17a.jpg
  • 19.jpg
  • 19a.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 26.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • 31.jpg
  • 32.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
Kinerja PA Pinrang
Efektifkah Kinerna Pengadilan Agama Pinrang ?
 
Online
We have 22 guests online
Statistik Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini72
mod_vvisit_counterKemarin149
mod_vvisit_counterMinggu ini726
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1101
mod_vvisit_counterBulan Ini3541
mod_vvisit_counterBulan Kemarin6266
mod_vvisit_counterSeluruh Hari903376

We have: 22 guests online
Your IP: 54.221.9.6
 , 
Today: Nov 22, 2018
Top 3:
Unknown flag 60%Unknown (4138)
Ukraine flag 6%Ukraine (440)
Indonesia flag 6%Indonesia (426)
6852 visits from 77 countries
Link