Get Adobe Flash player
  • 1451090365_stop_calo.jpg
  • 1451090780_jam_kerja.jpg
  • 1451091076_prosedur_perkara.jpg
  • 1451091085_prosedur_informasi.jpg

Last Updated (Saturday, 26 December 2015 17:20)

 

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:


  • Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  • Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
  • Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  • Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  • Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  • Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  • Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalamhal terdakwa ditahan.
  • Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  • Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  • Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  • Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  • Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  • Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  • Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  • Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  • Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  • Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
  •  

     

    Hak-hak Dasar Pencari Keadilan


    1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
    2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
    3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
    4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
    5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
    6. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
    7. Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
    8. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
    9. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
    10. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
    11. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
    12. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
    13. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

    Last Updated (Tuesday, 22 December 2015 00:48)

     

    PROSEDUR :

    Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :
    1. 
    Mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).



    2.
    Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

    a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

    b.
    Bila tempat kediamanTergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kdiaman Penggugat;

    c.
    Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut, Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.);



    3.
    Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).



    4.
    Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).

     

    PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

    1. 
    Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.




    2.
    Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.




    3.
    a. 
    Tahapan persidangan :


    1) 
    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;


    2)
    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 2 tahun 2003);


    3)
    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).

    b.
    Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas gugatan tersebut sebagai berikut :


    1)
    Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah Syari'ah tersebut;


    2)
    Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;


    3)
    Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.




    4.
    Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg.).




    5.
    Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang memutus perkara tersebut.
     

    PROSEDUR :

    Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :
    1. 
    a. 
    Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    b.
    Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    c.
    Surat permohonan dapat ddirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.



    2.
    Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

    a.
    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    b.
    Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989nyang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006);

    c.
    Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    d.
    Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);



    3.
    Permohonan tersebut memuat :

    a.
    Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

    b.
    Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

    c.
    Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);



    4.
    Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).



    5.
    Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).

     

    PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

    1.
    Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.


    2.
    Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.


    3. 
    a.
    Tahapan persidangan


    1)
    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);


    2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);


    3)
    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

    b. 
    Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut :


    1)
    Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.


    2)
    Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.


    3)
    Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.




    4.
    Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
     

    PROSEDUR :

    Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

    1. 
    a. 
    Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    b.
    Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (18 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006);

    c.
    Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.



    2.
    Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

    a.
    Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    b.
    Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 32 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974); 

    c.
    Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

    d.
    Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang Undang No. 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).



    3.
    Gugatan tersebut memuat :

    a.
    Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

    b.
    Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

    c.
    Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).



    4.
    Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).


    5.
    membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal237 HIR, 237 R.Bg.).



    6.
    Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).

     

    PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

    1. 
    Pengguat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agam/Mahkamah Syari'ah.


    2.
    Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agam/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.


    3.
    a. 
    Tahapan Persidangan :


    1) 
    Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);


    2)
    Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);


    3)
    Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.);

    b.
    Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut :


    1)
    Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.


    2)
    Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.


    3)
    Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.




    4.
    Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
     
    More Articles...
    WAKIL KETUA

    FOTO HAKIM DAN PEGAWAI
    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
    • 8.jpg
    • 9.jpg
    • 10.jpg
    • 11.jpg
    • 12.jpg
    • 13.jpg
    • 14.jpg
    • 15.jpg
    • 16.jpg
    • 17.jpg
    • 17a.jpg
    • 19.jpg
    • 19a.jpg
    • 23.jpg
    • 24.jpg
    • 26.jpg
    • 27.jpg
    • 28.jpg
    • 29.jpg
    • 30.jpg
    • 31.jpg
    • 32.jpg
    • 33.jpg
    • 34.jpg
    Kinerja PA Pinrang
    Efektifkah Kinerna Pengadilan Agama Pinrang ?
     
    Online
    We have 2 guests online
    Statistik Pengunjung
    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterHari Ini52
    mod_vvisit_counterKemarin149
    mod_vvisit_counterMinggu ini706
    mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1101
    mod_vvisit_counterBulan Ini3521
    mod_vvisit_counterBulan Kemarin6266
    mod_vvisit_counterSeluruh Hari903356

    We have: 2 guests online
    Your IP: 54.221.9.6
     , 
    Today: Nov 22, 2018
    Top 3:
    Unknown flag 60%Unknown (4154)
    Ukraine flag 7%Ukraine (449)
    Indonesia flag 6%Indonesia (429)
    6888 visits from 77 countries
    Link