Get Adobe Flash player
  • 1451090365_stop_calo.jpg
  • 1451090780_jam_kerja.jpg
  • 1451091076_prosedur_perkara.jpg
  • 1451091085_prosedur_informasi.jpg
Tentang LHKPN
10.09.15

A. PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

B. SEJARAH SINGKAT LHKPN

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

C. KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun;
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

D. RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

  1. Pimpinan Bank Indonesia;
  2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  3. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Jaksa;
  5. Penyidik;
  6. Panitera Pengadilan; dan
  7. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

E. JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

F. KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : http://www.kpk.go.id

Formulir LHKPN
10.09.15

Formulir LHKPN model A dan model B

  1. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkankekayaannya.
    unduh Formulir : Download File
  2. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
    unduh Formulir : Donwload File
  3. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)
    unduh Dokumen Lampiran : Donwload File

Panduan Pengisian:

  1. Panduan Pengisian formulir LHKPN Model KPK-A
  2. Panduan Pengisian formulir LHKPN Model KPK-B

 

Sumber : http://www.kpk.go.id

LHKPN
14.04.12

DAFTAR LHKPN PENGADILAN AGAMA PINRANG

NO NAMA JABATAN DOWNLOAD
1 Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H Ketua

2 Dra. Hj. Nurlina K, S.H., M.H. Wakil Ketua

3 Drs‎. ‎H‎. ‎Kamaluddin K, ‎S‎.‎H‎ Hakim

4 Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.
Hakim
5 Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.
Hakim
6
Dra‎. ‎Satrianih‎ Hakim
7 Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H
Hakim

8 Drs‎. ‎Muhsin, S.H.
Hakim

9 Drs‎. ‎Mursidin, M.H.
Hakim

10 Drs. Syamsur Rijal Aliyah‎, S.H., ‎M‎.‎H‎. Hakim
11 Dra. Hj. Salnah, M.H. Hakim
12 Dra‎.  ‎Hj‎. ‎St‎. ‎Sabiha‎, ‎M‎.‎H‎. Hakim
13 Dr. Hasanuddin. S.H., M.H. Panitera

14 Dra. Hj. Faridah Sekretaris

WAKIL KETUA

FOTO HAKIM DAN PEGAWAI
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 17a.jpg
  • 19.jpg
  • 19a.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 26.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • 31.jpg
  • 32.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
Kinerja PA Pinrang
Efektifkah Kinerna Pengadilan Agama Pinrang ?
 
Online
We have 93 guests online
Statistik Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini143
mod_vvisit_counterKemarin149
mod_vvisit_counterMinggu ini797
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1101
mod_vvisit_counterBulan Ini3612
mod_vvisit_counterBulan Kemarin6266
mod_vvisit_counterSeluruh Hari903447

We have: 93 guests online
Your IP: 54.221.9.6
 , 
Today: Nov 22, 2018
Top 3:
Unknown flag 61%Unknown (4080)
Indonesia flag 6%Indonesia (423)
Ukraine flag 6%Ukraine (419)
6715 visits from 76 countries
Link