Get Adobe Flash player
  • 1451090365_stop_calo.jpg
  • 1451090780_jam_kerja.jpg
  • 1451091076_prosedur_perkara.jpg
  • 1451091085_prosedur_informasi.jpg

Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

A. Umum

1.   Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa; dan

b. Prosedur Khusus.

2.   Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau

media elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk

dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus

tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara

tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat

ijin dan diputuskan oleh PPID.

3.   Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung

dan informasi yang diminta:

a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah

tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah

diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk

penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

4.   Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan

alasan untuk menolak pemberian informasi.

5.   Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan

permohonan.

6.   Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru

dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang

berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh

Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

1.   Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan

dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan

Model A dalam Lampiran III).

2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

dalam Lampiran IV).

3.   Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada

Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang

diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

4.   Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID

apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya

membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5.   PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

6.   Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal

permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan

Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

7.   Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari

dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk

mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam

Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga)

hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,

dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan

Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

8.   Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana

dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya

dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi

tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas

Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda

Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),

Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke

email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan

dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan

memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang

termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12

selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan

selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk

mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir

dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon

menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

1.   Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format

Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

dalam Lampiran IV).

3.   Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja

terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya

perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

4.   Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,

Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan

informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir

permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B

dalam Lampiran VIII).

5.   Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi

kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk

Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak informasi tersebut.

PROSEDUR KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

Syarat dan Prosedur Pengajuan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;

b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;

c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Hak-hak Pemohon Informasi

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
Biaya Perolehan Informasi Untuk Pengadilan

1.   Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2.   Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3.   Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4.   Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

5.   Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.
Kontak Kami
Kontak kami atas penanganan Keberatan di Telp:0421-921145, atau Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Monday, 02 June 2014 12:25)

 
WAKIL KETUA

FOTO HAKIM DAN PEGAWAI
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 17a.jpg
  • 19.jpg
  • 19a.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 26.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpg
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • 31.jpg
  • 32.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
Kinerja PA Pinrang
Efektifkah Kinerna Pengadilan Agama Pinrang ?
 
Online
We have 58 guests online
Statistik Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini108
mod_vvisit_counterKemarin149
mod_vvisit_counterMinggu ini762
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1101
mod_vvisit_counterBulan Ini3577
mod_vvisit_counterBulan Kemarin6266
mod_vvisit_counterSeluruh Hari903412

We have: 58 guests online
Your IP: 54.221.9.6
 , 
Today: Nov 22, 2018
Top 3:
Unknown flag 60%Unknown (4111)
Ukraine flag 6%Ukraine (435)
Indonesia flag 6%Indonesia (425)
6799 visits from 77 countries
Link