LHKPN PENGADILAN AGAMA PINRANG

PERATURAN MENGENAI LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

• Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
• Pimpinan Bank Indonesia;
• Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
• Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Jaksa;
• Penyidik;
• Panitera Pengadilan; dan
• Pemimpin dan Bendaharawan Proyek

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

DAFTAR LHKPN TAHUN 2023

LHKPN 2023

NO	NAMA	JABATAN	LINK
1.	ABDUL RAHMAN SALAM, S.AG., M.H	KETUA	Klik Disini
2.	M. AMIN T, S.H., M.H	WAKIL KETUA	Klik Disini
3.	SUHERMAN S, S.H.I	SEKRETARIS	Klik Disini
4.	H. ABDULLAH, S.H., M.H	PANITERA	Klik Disini
5.	H. JALALUDDIN, S.Ag., M.H	PANMUD	Klik Disini
6.	MUHYIDDIN,S.H.I	PANMUD	Klik Disini
7.	DRA.MUNIRAH	PANMUD	Klik Disini
7.	NURQALBI,S.H.I	HAKIM	Klik Disini
8.	DRA, HJ. FAHIMA, S.H., M.H	HAKIM	Klik Disini
9.	DRS. MUH. HAMKA MUSA. M.H	HAKIM	Klik Disini
10.	DRS. H. AMIRUDDIN, M.H	HAKIM	Klik Disini
11.	SITTI RUSIAH, S. AG., M.H	HAKIM	Klik Disini
12.	DRS. ABD HAFID, S.H., M.H	HAKIM	Klik Disini
13.	DRA.SIARAH, M.H	HAKIM	Klik Disini
14.	Dr.SITTI ZULAIHA D H, S.AG., M.AG	HAKIM	Klik Disini
15.	RISMAWATY.B, S.H	PP	Klik Disini
16.	AKBAR AR. S.H	PP	Klik Disini

DAFTAR LHKPN TAHUN 2022

LHKPN 2022

No.	Nama	Jabatan
			LINK
1	2	3
1.	DRA. NUR ALAM SYAF, S.H, M.H	KETUA	Klik Disini
2.	M. AMIN T, S.H., M.H	WAKIL KETUA	Klik Disini
3.	HJ.ZAINAB, S.H	SEKRETARIS	Klik Disini
4.	H. ABDULLAH, S.H., M.H	PANITERA	Klik Disini
5.	DRA.HJ.SEHATI.	PANMUD	Klik Disini
6.	DRA, HJ. FAHIMA, S.H., M.H	HAKIM	Klik Disini
7.	NURQALBI,S.H.I	HAKIM	Klik Disini
8.	DRS. MUH. IQBAL,M.H	HAKIM	Klik Disini
9.	DRS. MUH. HAMKA MUSA. M.H	HAKIM	Klik Disini
6.	DRS. H. AMIRUDDIN, M.H	HAKIM	Klik Disini
7.	SITTI RUSIAH, S. AG., M.H	HAKIM	Klik Disini
8.	DRS. ABD HAFID, S.H., M.H	HAKIM	Klik Disini
9.	DRA.SIARAH, M.H	HAKIM	Klik Disini
10.	Dr.SITTI ZULAIHA D H, S.AG., M.AG	HAKIM	Klik Disini
9.	DRA.ST.KASMIAH	PP	Klik Disini
10.	HJ.RAHMAWATI,S.AG	PP	Klik Disini
11.	RISMAWATY.B, S.H	PP	Klik Disini
12.	DRA.MUNIRAH	PP	Klik Disini
13.	AKBAR AR. S.H	PP	Klik Disini
14.

 

 

DAFTAR LHKPN TAHUN 2021

LHKPN 2021

No.	Nama	Jabatan
			LINK
1	2	3
1.	DRA. NUR ALAM SYAF, S.H, M.H	KETUA	Klik Disini
2.	DR.H.MUH. ARASYLATIF,L.C., M.A	WAKIL KETUA	Klik Disini
3.	HJ.ZAINAB, S.H	SEKRETARIS	Klik Disini
4.	DRS.HASAN	PANMUD	Klik Disini
5.	DRA.HJ.HAISAH, S.H.	PANMUD	Klik Disini
6.	DRA.HJ.SEHATI.	PANMUD	Klik Disini
7.	DRS. H. MUHAMMAD BAEDAWI, M.HI	HAKIM	Klik Disini
8.	NURQALBI,S.H.I	HAKIM	Klik Disini
9.	DRS.H.SUDARNO,M.H	PANITERA	Klik Disini
10.	DRA.ST.KASMIAH	PP	Klik Disini
11.	HJ.RAHMAWATI,S.AG	PP	Klik Disini
12.	RISMAWATY.B, S.H	PP	Klik Disini
13.	DRA.MUNIRAH	PP	Klik Disini
14.	AKBAR AR. S.H	PP	Klik Disini